29
Mei
08

Mengapa BBM Harus Naik?

Oleh: Amran Nasution *

Harga bahan bakar minyak (BBM) naik akhir Mei 2008. Itu sudah keputusan
Pemerintah SBY-YK. Mahasiswa bisa saja menolak dan melakukan demonstrasi
merata hampir di seluruh Indonesia, dari Padang sampai Kendari, dari Jakarta
sampai Ternate. Tapi harga bensin tetap harus naik.

Para ekonom atau pengamat bisa saja protes. Kwik Kian Gie siap dengan
hitung-hitungan bahwa tak betul rakyat disubsidi lewat harga BBM. Pemerintah
ternyata sudah memperoleh keuntungan berlipat-lipat selama ini, dengan
menjual bensin Rp 4500/liter. ”Mau debat dengan siapa saja, di mana saja,
dari dulu saya siap. Tapi mereka diam saja,” kata mantan Kepala Bappenas
itu.

Ekonom dan anggota DPR Drajat Wibowo bisa saja bersikukuh tak ada mashalat
dengan APBN sekali pun harga BBM tak naik. Ia ajari cara menyusun APBN,
antara lain, dengan menunda pembayaran cicilan utang. Dengan itu Drajat
ingin menunjukkan adalah bohong pernyataan yang menyebutkan APBN akan jebol
kalau harga minyak tak dinaikkan. Ia prihatin, begitu harga BBM naik harga
semua kebutuhan pokok turut naik pula. Maka rakyat yang selama ini daya
belinya sudah merosot, menjadi korban. Pengalaman kenaikan harga BBM tahun
2005, menunjukkan begitu.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah tak ada artinya,
rakyat tetap saja bertambah miskin. BLT tampaknya memang sekadar proyek
politik pencitraan – bahwa Presiden kita pemurah – guna menghadapi pemilihan
umum. Padahal rakyat sudah amat menderita. Percuma saja Biro Pusat Statistik
(BPS) memilih-milih dan memilah-milah data untuk mendukung citra pemerintah.
Semua orang tahu di mana-mana sekarang rakyat makan nasi aking. Berita
radio, koran dan TV menunjukkan berapa banyak anak-anak kurang gizi dan
kelaparan. Di Makasar, seorang ibu hamil meninggal dunia karena berhari-hari
tak tersentuh makanan. Mereka tak mungkin diselamatkan hanya dengan data
BPS.

Lagi pula, apa pun data BPS, faktanya Indonesia masuk indeks 60 negara gagal
2007 (failed state index 2007) yang disusun Majalah Foreign Policy bekerja
sama dengan lembaga think-tank, The Fund for Peace. Majalah itu amat
berwibawa, milik The Carnegie Endowment, think-tank dengan jaringan
internasional paling luas di Amerika Serikat. Salah satu pendiri majalah itu
adalah Profesor Samuel Huntington, ahli ilmu politik senior dari Harvard
University.

Yang hendak dikatakan, Foreign Policy bukan majalah yang diterbitkan dari
pinggir got. Indonesia memang betul-betul negara gagal, satu kelompok dengan
Sudan, Somalia, Iraq, Afghanistan, Zimbabwe, Ethiopia, atau Haiti. Salah
satu ukurannya: pemerintah pusat sangat lemah dan tak efektif, pelayanan
umum jelek, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan ekonomi merosot. Nah,
kalau mau jujur, memang begitulah persis potret negeri kita sekarang.

Data indeks pembangunan manusia (human development index) dari badan PBB,
UNDP, memberikan indikator serupa. Indonesia menduduki peringkat 107 dari
177 negara, jauh di bawah Singapore, Arab Saudi, Malaysia, atau Thailand.
Malah kita di bawah Filipina, Vietnam, Palestina, atau Srilangka. Padahal
Srilangka itu negeri rusuh karena pemberontakan Macan Tamil dan Palestina
lebih rusuh lagi akibat penjajahan Israel.

Begitu pun kenyataannya tetap saja harga minyak harus naik. Apakah rakyat
tambah menderita seperti dikhawatirkan Kwik Kian Gie atau Drajat Wibowo dan
kawan-kawan, tak ada mashalat bagi pemerintah. Soalnya, ini sudah tak bisa
ditawar. Ini sebetulnya untuk kepentingan ideologi.

Ideologi? Barangsiapa membaca buku terlaris dari Naomi Klein, The Shock
Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism (The Penguin Group, September
2007), akan terang-benderanglah motif sebenarnya di balik langkah pemerintah
menaikkan harga BBM atau mengobral 37 perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik
Negara) kepada asing. Itu semata-mata untuk menegakkan ideologi
kapitalisme- laissez-faire, atau di sini dikenal sebagai sistem ekonomi
liberal, yang dianut pemerintah kita. Inilah sistem ekonomi pasar yang
menyerahkan urusan ekonomi kepada perusahaan swasta dengan campur tangan
pemerintah sebisa mungkin dihilangkan. Sistem ini menginginkan pemerintah
tidur saja. Pemerintah tetap tak boleh mencampuri urusan ekonomi, sekali pun
hanya untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin.

Dalam pandangan ideologi ini, jika pemerintah mengurusi perekonomian orang
miskin, itu sama artinya melakukan redistribusi kekayaan, menyebabkan orang
menjadi malas dan kehilangan kreativitas. Kalau orang jadi miskin, biarkan
saja miskin. Karenanya dia disebut sistem laissez-faire, dari bahasa
Perancis: biarkan terjadi.

Ciri khasnya: deregulasi, pajak rendah (terutama untuk pengusaha kaya, agar
mereka lebih cepat melakukan akumulasi modal untuk meningkatkan kemampuan
bersaing), swastaisasi/ privatisasi, anti-subsidi, anti-pengaturan upah buruh
minimal, dan semacamnya.

Tentang upah buruh, misalnya, serahkan saja kepada mekanisme pasar, jangan
diatur-atur pemerintah atau serikat buruh. Mekanisme pasar akan bekerja
menentukan upah yang pantas untuk buruh. Artinya, semua terserah pengusaha.
Karena itu belum bisa terlaksana, dunia perburuhan kita memakai sistem buruh
terputus (off-sourcing) , sehingga posisi tawar pengusaha kuat ketika
berhadapan dengan serikat buruh.

Ideologi ini pertama kali dirumuskan ekonom Skotlandia, Adam Smith, di akhir
abad ke-18. Tapi setelah ekonomi dunia dilanda krisiss dahsyat (great
depression) di akhir 1920-an, mulai banyak negara meninggalkannya. Ideologi
ini dituduh sebagai biang keladi kehancuran ekonomi, meski para pendukungnya
selalu membela diri. Ia kembali berkibar di awal 1980-an, ketika Presiden
Amerika Serikat Ronald Reagan dan Perdana Menteri Inggris Margaret Teatcher
mengkampanyekannya, terutama untuk menghadapi sistem ekonomi komunisme Uni
Soviet, dalam perang dingin. Maka ambruknya Uni Soviet, dengan simbol
rubuhnya Tembok Berlin, 1989, diklaim sebagai kehebatan sistem ini.

Dalam prakteknya sistem ini menyebabkan orang kaya bertambah kaya, orang
miskin bertambah miskin. Dunia pun terus-menerus dilanda krisis ekonomi,
mulai great depression sampai krisis yang melanda Asia 1997, atau Amerika
Serikat sekarang. Banyak para ahli berpendapat, multi-krisis yang melanda
Amerika saat ini karena laissez-faire. George Soros, investor sukses pasar
modal, termasuk berpendapat begitu. Padahal Soros justru dianggap simbol
sukses kapitalisme global di tahun 1990-an.

Naomi Klein, 38 tahun, aktivis, penulis dan wartawati terkemuka Kanada,
lulusan London School of Economics, berhasil mengungkap sebuah metode dari
sistem kapitalisme laissez-faire. Itu dikembangkan pemenang nobel ekonomi
1976, Profesor Milton Friedman, dan pengikutnya di Chicago School of
Economics, University of Chicago. Klein menyebutnya Doktrin Kejut (The Shock
Doctrine) dan itu yang ia jadikan judul buku setebal 558 halaman, dan banyak
mendapat pujian. Sebuah artikel di Dow Jones Business News, Oktober 2007,
menyebut The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism (Doktrin Kejut,
Bangkitnya Kapitalisme Bencana) sebagai buku terpenting tentang ekonomi di
abad 21.

The-Chicago- Boys
Begini. Pada 2005, badai Katrina diikuti gelombang pasang meluluh-lantakkan
New Orleans, kota berpenduduk 500.000 jiwa di tepi Sungai Mississippi, di
tenggara Negara Bagian Louisiana. Hampir 2000 penduduk meninggal, rumah,
jembatan, dan berbagai infrastruktur hancur. Inilah bencana alam dengan
korban material terbesar di Amerika. Paman Miltie – begitu Milton Friedman
dipanggil hormat pengikutnya – ternyata punya pendapat tersendiri atas
bencana itu. Melalui kolom di koran The Wall Street Journal, 3 bulan setelah
bencana, Paman Miltie menulis, ”Banyak sekolah di New Orleans rusak. Begitu
juga rumah tempat anak-anak berteduh. Anak-anak terpencar di seluruh negeri.
Ini adalah sebuah tragedi. Ini juga sebuah peluang.”

Bagaimana bencana begitu dahsyat disebut Profesor Friedman sebagai peluang?
Ternyata itu beralasan. Hanya dalam tempo 19 bulan, ketika banyak penduduk
masih tinggal di pengungsian, sebuah kompleks sekolah telah berdiri di bekas
sekolah negeri (public school) yang dihanyutkan badai. Sekolah itu
dilengkapi berbagai fasilitas dan guru. Tapi ia bukan lagi sekolah negeri
melainkan sekolah swasta yang didirikan pemodal. Reformasi pendidikan telah
terjadi dengan gampang. Tanpa badai Katrina tak mudah memprivatisasi sekolah
publik itu.

Para bekas guru menyebut apa yang terjadi pada sekolah mereka sebagai
perampasan lahan pendidikan. Naomi Klein menyebutnya aksi kapitalisme
bencana (disaster capitalism). Ternyata sudah lebih tiga dekade Profesor
Friedman dan pendukungnya yang biasa dijuluki The Chicago Boys, mentrapkan
strategi itu: Menunggu datang krisis atau bencana lalu dengan cepat bergerak
mereformasi status-quo.

Semua yang berbau pemerintah dijadikan swasta (swastaisasi/ privatisasi) ,
ketika orang-orang masih dirundung kaget. Krisis bisa saja terjadi karena
perang, bencana alam, teror, ambruknya pasar modal, atau krisis ekonomi
lainnya. Dalam sebuah esei menarik, Friedman menulis bahwa hanya krisis –
aktual atau hanya persepsi – yang bisa menghasilkan reformasi sesungguhnya
untuk mengubah status-quo. Maka di New Orleans, orang bersiap-siap dengan
stok makanan dan air minum, sementara para pendukung Friedman datang dengan
ide-ide pasar bebas (free-market) . Friedman meninggal dunia setahun
kemudian, November 2006, dalam usia 94 tahun.

Dari riset Naomi Klein, diketahui bahwa pengalaman pertama Friedman
mengeksploitasi krisis atau kejut (shock) terjadi pertengahan 1970-an,
ketika Chili mengalami kudeta oleh Jenderal Augusto Pinochet. Negeri di
Amerika Latin itu juga terkena trauma inflasi yang amat tinggi
(hyperinflation) . Friedman datang menasehati Diktator Pinochet untuk
melakukan reformasi ekonomi dengan cepat: deregulasi, pemotongan pajak,
perdagangan bebas, privatisasi BUMN, pemotongan anggaran sosial, antara
lain, pemangkasan subsidi untuk rakyat miskin.

Semua dijalankan Diktator Pinochet dengan tangan besi. Maka Chili mengalami
reformasi sistem ekonomi menjadi kapitalisme laissez-faire paling ekstrim
yang pernah terjadi, dan dijuluki sebagai revolusi The Chicago School.
Kebetulan sejumlah penasehat ekonomi diktator itu adalah bekas mahasiswa
Friedman di Chicago University.

Naomi Klein mulai melakukan riset tentang ketergantungan kapitalisme pasar
pada situasi krisis atau shock ketika Amerika Serikat menduduki Iraq, 2003.
Penyerbuan itu betul-betul menimbulkan shock yang luar biasa bagi rakyat
Iraq maupun dunia. Lalu apa yang kemudian terjadi di negeri sosialis itu?
Luar biasa: Privatisasi massif berbagai perusahaan pemerintah, penurunan
pajak sampai tinggal 15%, deregulasi dan perampingan fungsi pemerintah
secara dramatis, terutama menyangkut urusan ekonomi dan praktek perdagangan
bebas, sebebas-bebasnya. Friedman dan The Chicago Boys berperan dari
belakang. Ia diketahui berteman akrab dengan Donald Rumsfeld, Menteri
Pertahanan Amerika waktu itu, dan sejumlah pemikir neo-konservatif yang
mengelilingi Presiden George Bush.

Coba bayangkan, militer saja diprivatisasi di Iraq. Pemerintah mengontrak
perusahaan Amerika, Blackwater Worldwide – yang sebelumnya sudah terancam
bangkrut – untuk proyek jasa pengamanan para kontraktor minyak dan proyek
bisnis lainnya. Termasuk untuk mengamankan Kedutaan Besar Amerika Serikat
dan personalnya di kawasan zona hijau (Green-zone) , Baghdad. Sekitar 30.000
pasukan Blackwater betul-betul mirip tentara dengan persenjataan lengkap
berkeliaran di Baghdad dan sekitarnya. Pasukan bayaran itu berhak menembak
dan membunuh orang tanpa bisa diadili. Dia tak tunduk pada hukum Iraq, tidak
pula pada hukum Amerika Serikat. Oktober lalu, DPR Amerika membuat
undang-undang, bahwa kontraktor yang bekerja pada Pemerintah Amerika di
daerah konflik di luar negeri, bertanggung jawab pada hukum Amerika. Tapi
Gedung Putih menolaknya, dan sampai kini undang-undang itu terkatung-katung
di Senat.

Padahal September lalu, sejumlah pasukan Blackwater, pengawal konvoi pejabat
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang berkunjung ke Baghdad, entah
mengapa tiba-tiba menembaki kendaaran yang ada di jalan umum sekitarnya.
Akibatnya, 17 orang meninggal, sejumlah lainnya luka-luka. Para pelaku
penembakan sampai sekarang bebas tanpa diadili, dengan dalih belum ada
undang-undangnya.

Serangan dahsyat tsunami akhir 2004 di Sri Langka, tak luput dari inceran
kaum kapitalis. Penanam modal asing bekerjasama dengan bank internasional
memanfaatkan situasi panik akibat bencana, untuk menguasai garis-garis
pantai yang indah. Di sepanjang pantai dengan cepat berdiri resor wisata
yang megah, hotel, villa, motel, dan sebagainya, menyebabkan ratusan ribu
nelayan yang semula mendiami kawasan itu, kini tergusur.

Jelaslah sekarang bagaimana sistem kapitalisme global bekerja untuk mencapai
tujuan: memanfaatkan momentum trauma kolektif dari suatu krisis, musibah
atau bencana, untuk melaksanakan rekayasa sosial dan ekonomi di berbagai
belahan bumi.

Raksasa-Carrefour- dan-Kios- Eceran
Krisis ekonomi yang menimpa Asia pada 1997, jelas momentum yang
ditunggu-tunggu oleh operator utama sistem kapitalisme global – IMF, Bank
Dunia, dan WTO dan itu dengan lengkap dilaporkan Klein di dalam The Shock
Doktrine. Operasi IMF di Indonesia, misalnya, ditulis detil. Bagaimana IMF
yang katanya datang untuk mengobati krisis, ternyata bekerja lebih untuk
kepentingan ideologi kapitalisme. Bagaimana deregulasi, privatisasi, dan
berbagai perangkat ideologi laissez-faire dipaksakan. Dan untuk itu, menurut
The Shock Doktrine, IMF bisa sukses karena bekerja sama dengan kelompok
Mafia-Berkeley di Indonesia yang dipimpin Profesor Widjojo Nitisastro
(halaman 271). Biarlah sejarah kelak membuktikan, apakah tindakan kelompok
Mafia-Berkeley itu penghianatan kepada bangsa Indonesia, atau tidak. Sejak
itu, bukan rahasia lagi kalau banyak undang-undang kita yang amat liberal
disahkan DPR atas pesanan IMF. Dikabarkan sejumlah draf undang-undang
disiapkan NDI (National Democratic Institute for International Affairs),
organisasi yang dibentuk dan dibiayai pemerintah Amerika Serikat dekat
dengan Partai Demokrat dengan dalih untuk menyebarkan demokrasi di negeri
berkembang. Dulu NDI sempat punya ruang khusus di Gedung DPR-RI. Jadi DPR
kita tinggal mengetuk palu.

Operasi IMF dalam krisis ekonomi Asia amat menakjubkan. Dalam tempo 20
bulan, terjadi 186 merger dan aquisisi (pengambil-alihan) atas
perusahaan-perusaha an negeri yang dilanda krisis — Indonesia, Thailand,
Malaysia, Filipina, dan Korea Selatan — oleh perusahaan multi-nasional,
terutama dari Amerika Serikat. Itu tercatat sebagai aquisisi terbesar yang
pernah terjadi di dunia. Merrill Lynch dan Morgan Stanley, perusahaan
Amerika yang banyak berperan sebagai agen merger dan aquisisi itu, panen
keuntungan komisi yang cukup besar.

Carlyle Group yang suka merekrut ”pensiunan’ ‘ pejabat tinggi Amerika –
mulai bekas Menlu James Baker sampai bekas Presiden George H.W. Bush –
sebagai konsultan, memborong perusahaan telkom Daewoo dan perusahaan
informasi Ssangyong. Yang disebut terakhir merupakan salah satu perusahaan
teknologi tinggi terbesar di Korea Selatan. Dengan menguasai perusahaan itu,
Carlyle menjadi pemegang saham mayoritas di shalat satu bank terbesar di
negeri ginseng itu. Semua transaksi itu tak normal, atau dengan kata lain
dijual obral. Sekadar contoh, perusahaan mobil Korea Daewoo yang sebelum
krisis bernilai 6 milyar dollar, waktu itu diambil-alih perusahaan mobil
Amerika, General Motor, hanya dengan 400 juta dollar.

Di Indonesia, sistem penyediaan air minum dikavling oleh Thames Water dari
Inggris dan Lyonnaise des Eaux dari Perancis. Westcoast Eergy dari Kanada
menguasai proyek pembangkit listrik yang besar. Sejak IMF menguasai
Indonesia, perusahaan raksasa pengecer Carrefour dari Perancis masuk ke
sini, menyapu perusahaan lokal yang sudah lama ada, seperti Golden Truly
atau Hero, atau perusahaan kecil-kecil di pasar tradisional Tanah Abang dan
Cipulir, yang jumlahnya begitu banyak. Nasib mereka tambah parah karena
kemudian super-market raksasa dari Malaysia, Giant, hadir kemari. Dia telan
Hero yang memang sudah ngos-ngosan. Itulah hasil konkret reformasi 1998.
Ternyata itu belum cukup. Belum lama, perusahaan Perancis itu membeli
Alfa-Mart, super-market yang aktif masuk ke pedesaan. Dengan demikian, kini
Carrefour dengan bebasnya akan menghancurkan kios eceran di desa-desa.
Itulah laissez-faire yang sesungguhnya.

Karena laisses-faire, Presiden SBY lebih memilih menyerahkan proyek minyak
dan gas di Cepu yang amat menguntungkan kepada Exxon-Mobil, perusahaan
minyak terbesar dan tertua Amerika Serikat, daripada kepada Pertamina,
perusahaan BUMN milik sendiri. Ternyata setelah resep-resep IMF ditrapkan,
artinya prinsip kapitalisme laissez-faire dilaksanakan, menurut The Shock
Doktrine, justru penduduk miskin bertambah 20 juta orang di Korea Selatan,
Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pengangguran meledak.
Organisasi buruh internasional ILO, mencatat terjadi 24 juta penganggur
baru. Itu justru terjadi pada masa puncak pelaksanaan reformasi IMF. Di
Indonesia, angka pengangguran meloncat dari 4% menjadi 12%, dan dua tahun
kemudian melambung tiga kali lipat. Setiap bulan ada 60.000 buruh di
Thailand dan 300.000 buruh di Korea Selatan yang harus diberhentikan.

Di balik angka-angka statistik itu banyak kisah mengharukan, terutama
menimpa anak-anak dan perempuan. Di pedesaan Korea Selatan dan Filipina
banyak orang tua harus menjual anak gadisnya kepada pedagang manusia, untuk
kemudian dijadikan pelacur di Australia, Eropa, dan Amerika Utara. Di
Thailand, pejabat kesehatan melaporkan hanya dalam setahun terjadi
peningkatan pelacuran anak-anak sebesar 20%. Data yang mirip terjadi di
Filipina.

Tapi sudahlah, ini semua cerita masa lalu. Sekarang, krisis baru terjadi
lagi karena harga minyak meningkat di atas 120 dollar/barel. Dunia kian
terguncang setelah harga pangan ikut menggila. Artinya, berdasarkan tesis
The Shock Doktrine, kapitalisme global dan para operatornya sekarang sedang
bekerja. Tapi di sini apalagi yang mau direformasi? Sejak 1998, Indonesia
sudah menjadi salah satu negara kapitalisme laissez-faire paling liberal di
dunia. Lihatlah berbagai undang-undang yang dilahirkan DPR, semua liberal.
Mulai UU Migas, UU privatisasi air, Pendidikan, Pertanahan, dan terakhir
Undang-Undang Pelabuhan.

Karena liberalisme, siapa yang ingin masuk perguruan tinggi negeri harus
menyediakan uang Rp 100 juta. Habis bagaimana lagi, kampus sedapat mungkin
harus membiayai diri sendiri. Dengan demikian, anak petani, nelayan, buruh,
pedagang kecil, jangan harap bisa mendaftar ke sana. Padahal kalau tak
universitas negeri kemana lagi mereka belajar untuk meningkatkan taraf
hidupnya? Artinya, dengan sistem ini orang miskin sampai kapan pun akan
terus miskin. Hampir tertutup kemungkinan bagi mereka melakukan mobilitas
vertikal lewat pendidikan. Inilah kemiskinan yang diciptakan oleh sebuah
struktur.

Era Universitas Gajah Mada (UGM) dijuluki Ndeso karena banyak anak desa
kuliah di sana, sudah berakhir. Institut Pertanian Bogor (IPB) serupa. Zaman
ketika anak-anak desa dari seluruh Indonesia berlomba-lomba belajar ke sana,
kini agaknya sudah menjadi nostalgia. Perusahaan minyak Pertamina yang dulu
perkasa kini sudah dirontokkan. Bulog yang dulu efektif sebagai penjamin
stabilitas pangan sudah tamat riwayatnya. Bahwa akibatnya rakyat bertambah
melarat dan segelintir konglomerat berlipat-ganda kekayaannya, itu soal
lain.

Majalah bisnis Forbes, 13 Desember 2007, menulis sepanjang tahun lalu
kekayaan para konglomerat Indonesia meloncat dua kali lipat. Sungguh
fantastis. Jadi kalau BPS menyodorkan angka pertumbuhan ekonomi kita tahun
ini sekian persen, percayalah, itu berasal dari pertumbuhan kekayaan
konglomerat kita. Bukan pertumbuhan kekayaan rakyat banyak. Yang paling
menakjubkan adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie. Pemilik perusahaan kelompok
Bakrie itu, kekayaan bersihnya tahun lalu meroket empat kali lipat. Itu
menjadikannya sebagai orang terkaya Indonesia, dengan kekayaan 5,4 milyar
dollar. Apakah Aburizal punya lampu Aladin? Sebuah artikel di Asia Times
Online, 22 Juli 2006, sebenarnya sudah pernah membongkar rahasia lampu
Aladin itu. Antara lain, karena politik dan bisnis di Indonesia di zaman
Presiden SBY, tak terpisah melainkan menyatu. Memang begitulah yang selalu
terjadi di negeri dengan sistem laissez-faire. Begitulah Rusia di zaman
Boris Yeltsin dulu. Para konglomerat dalam tempo singkat mendadak jadi
kaya-raya, sampai Vladimir Putin datang menertibkannya. Para konglomerat itu
kini lari ke luar negeri atau masuk penjara di Siberia. Tapi nantilah dalam
kesempatan lain soal ini dibahas.

Di mata kaum kapitalisme laissez-faire, masih ada status-quo yang tersisa di
Indonesia. BBM belum sepenuhnya mengikuti harga pasar dan perusahaan BUMN
masih eksis. Mumpung suasana shock akibat kenaikan harga minyak dan krisis
pangan masih berlangsung, sektor hilir pertambangan harus direformasi.
Artinya, pemerintah harus menaikkan harga BBM, dan BUMN harus diobral.
Semuanya harus dilakukan sekarang, mumpung krisis masih terjadi.

Masih kurang jelas? Silahkan berkeliling Jakarta dan sekitarnya. Lihatlah
bagaimana perusahaan minyak internasional Shell, dan Petronas dari Malaysia,
telah dan sedang membangun sejumlah pompa bensin raksasa. Kabarnya izin yang
dikeluarkan pemerintah sudah lebih 100. Semua pompa bensin Shell atau
Petronas itu buka sampai malam dengan lampu yang terang-benderang, tapi
betul-betul sepi pembeli. Seharian puluhan petugasnya yang berseragam hanya
duduk-berdiri sampai capek sendiri, tak pernah melayani konsumen. Coba
dicek, penghasilannya setiap bulan, mungkin tak cukup walau untuk sekadar
membayar rekening listrik. Ini terjadi karena mereka hanya menjual BBM
non-subsidi yang konsumennya hanya segelintir mobil mewah milik orang kaya.
Bahwa mereka terus membangun pompa bensin baru, pasti karena ada jaminan
subsidi minyak akan dicabut. Dengan demikian mereka bisa bersaing bebas
dengan pompa bensin Pertamina milik pengusaha lokal yang selama ini
menguasai pasar karena menjual BBM bersubsidi. Bila itu terjadi, pompa
bensin multi-nasional yang raksasa itu pasti dengan mudah menelan pompa
bensin lokal yang kecil-kecil. Kasus Carrefour merontokkan Hero atau
pedagang Tanah Abang, akan berulang. Itu sebabnya Shell dan Petronas dengan
sabar menunggu laissez-faire. Cukup jelas? [habis/www.hidayatu llah.com]

Penulis-adalah- Direktur- Institute- for-Policy- Studies.

Presentation
The-Shock-Doctrine: -The-Rise- of-Disaster- Capitalism


2 Responses to “Mengapa BBM Harus Naik?”


  1. 1 yandhie
    Mei 31, 2008 pukul 8:30 pm

    Duh, bangsaku… Udah miskin berlagak kaya. Udah jatuh karena krisis yang tidak pernah berakhir. Eh, malh kena krisis akibat orang-orang atasnya lagi. Ini negerinya kadal atau emang kitanya udah jadi sapai yang rela dicengok kemana-mana. Sedih betul punya bangsa (dibilang sudah) merdeka, tapi serasa jadi pembantu di rumah om Bush.

    Kapan kita mau maju???

  2. Juli 25, 2008 pukul 7:37 am

    KAPAN-KAPAN KALE!!

    SAMPE PEMERINTAH SADAR


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Human Calender

My beloved reader

  • 122,601 orang

Survei Mahasiswa

Tok…Tok… Anybody Home?

A little bit about my personality

Click to view my Personality Profile page

Our visitors


%d blogger menyukai ini: